GOWA – Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melakukan kunjungan strategis ke Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Alauddin Makassar. Pertemuan ini dikemas dalam agenda “Konsolidasi Kerjasama” guna memperkuat kolaborasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkelanjutan.
Pertemuan ini dilaksanakan pada Senin, 22 Juni 2026, bertempat di Ruang Rapat LP2M UIN Alauddin Makassar. Agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua YPMP Aflina Mustafainah, S.Ag. dan Sekretaris YPMP Alita Karen, perwakilan dari Plan Indonesia yang diwakili oleh Devi Rosita dan Kristi Pratiwi, serta disambut hangat oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar ibu Dr. Rosmini, M.Th.I. dan Kepala PSGA UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Djuwairiah Ahmad, M.Pd., M.TESOL.
Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, kolaborasi antara institusi akademik dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) sangat krusial dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian masyarakat yang berbasis kesetaraan gender.
“Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi mampu melahirkan aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam isu gender, perlindungan anak, dan inklusi sosial,” ujar Ketua LP2M.
Sementara itu, pihak YPMP menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan program kerja yang tengah berjalan agar tercipta pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif. Dukungan dari Plan Indonesia juga memperkuat komitmen bersama ini, terutama dalam mendorong pemenuhan hak-hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan.
Kepala PSGA UIN Alauddin Makassar menambahkan, pihaknya siap mengawal implementasi program kerja sama ini. PSGA akan mengambil peran dalam penyediaan basis data riset, kajian akademis, hingga pelibatan mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat terkait isu-isu perempuan dan anak.
Konsolidasi ini ditutup dengan diskusi mengenai rencana aksi (action plan) jangka pendek dan jangka panjang, termasuk potensi kolaborasi dalam bentuk seminar bersama, advokasi kebijakan lokal, serta program pendampingan komunitas di wilayah Sulawesi Selatan.